Apa perbedaan paling mendasar antara Kebijakan fiskal dan moneter ? Setiap negara punya kebijakan atau aturan yang mengatur sistem ekonomi fiskal dan moneter yang berbeda-beda, dan setiap negara memiliki karakteristik kondisi perekonomian domestik yang berbeda, hal ini tentu berpengaruh terhadap cara mengelola kebijakan fiskal dan moneter di negara tersebut
Tak dipungkiri bahwa dua kebijakan ini saling berkaitan erat dengan perekonomian negara yang sering kita dengar. Secara definisi dan tujuan Kebijakan fiskal dan moneter ini berbeda tapi punya peran yang sama dan membangun yaitu kebijakan berimplementasi untuk menstabilkan ekonomi negara
Secara kemungkinan pemerintah pun bisa menjalankannya secara sekaligus. dan kuncinya adalah keseimbangan, Ekonomi suatu negara yang tidak seimbang atau katakan lah tidak stabil dapat memicu banyak masalah. Masalah antar siapa dengan siapa? Asal muasal ketidakseimbangan ekonomi ini dari mana ? Jika bercermin dari kondisi terkini yaitu adanya gangguan ekonomi karena pandemic Covid-19 yang terjadi di seluruh negara-negara di dunia ini, baik negara maju, negara berkembang bahkan negara dunia ketiga, maka dipastikan ekonomi di tingkat global akan sangat terganggu, tentunya juga ekonomi di tingkat domestik
Imbas dari pandemi Covid-19 yang paling umum yaitu, kondisi tingkat kemiskinan yang semakin tinggi disebabkan banyaknya pengangguran karena perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, perusahaan yang mana saja, tentunya yang ada eksposur ekspor mengalami penurunan daya beli karena negara tujuan ekspor menerapkan lockdown, dan perusahaan yang melakukan impor juga menurun omzet nya karena konsumsi bahan mentah maupun barang jadi juga berkurang
Pun juga bertambahnya utang negara, dan masalah-masalah lain. hal tersebut bisa memicu aksi destruktif secara besar seperti kerusuhan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Indonesia punya cerita buruk yang bisa diambil contoh saat krisis moneter tahun 1998. Tentu hal tersebut harus segera diatasi jika tidak ingin terjadi kembali.
Pun juga bertambahnya utang negara, dan masalah-masalah lain. hal tersebut bisa memicu aksi destruktif secara besar seperti kerusuhan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Indonesia punya cerita buruk yang bisa diambil contoh saat krisis moneter tahun 1998. Tentu hal tersebut harus segera diatasi jika tidak ingin terjadi kembali.
Kebijakan fiskal memungkinkan suatu negara untuk membuat aturan mengambil pajak secara merata dan adil. Tidak mengherankan mereka yang masuk ke dalam kategori warga negara yang penghasilannya di atas rata-rata akan dibebani oleh pajak yang lebih besar. sesuai dengan makna merata dan adil. Sementara itu, mereka yang tidak menjadi wajib pajak bisa merasakan secara tidak langsung kebijakan ini. Ini salah satu contoh kebijakan fiskal
Contoh mengenai kebijakan moneter umumnya terkait dengan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini melalui Bank Indonesia tidak bisa secara sembrono melakukan cetak uang secara asal-asalan, mengapa demikian, jika terlalu banyak jumlah uang yang beredar, hal itu akan memicu masalah lain yang juga cukup merepotkan, yaitu inflasi besar-besaran.
Dari deskrpisi diatas dapat sedikit diambil pengetahuan yang mana fiskal yang mana moneter, Sekarang kita coba ceritakan detailnya kebijakan fiskal dan moneter satu per satu.
Pengertian Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan anggaran negara. besaran anggaran beserta aturan-aturannya, Seperti yang telah kita ketahui negara menyusun anggaran juga dengan pertimbangan berbagai macam sumber pemasukan keuangan yang akan diterima negara.
Pemasukan keuangan negara dengan komposisi terbesar dari mana sih sumbernya... Salah satu penyumbang anggaran negara terbesar adalah dari sektor pajak yang diambil dari seluruh elemen masyarakat baik badan maupun perorangan dan skema-skema pajak yang lain yang dikategorikan sebagai wajib pajak. Namun tentu ada sebagian masyarakat yang merasa dirugikan karena penarikan pajak, yang hal ini sebenarnya ini adalah kewajiban yang akan kembali kepada diri kita meski secara tidak langsung.
Selain tentang sumber penerimaan keuangan negara, kebijakan fiskal juga mengatur skema pengeluaran keuangan negara. Hal ini dipisahkan lagi menjadi beberapa jenis kebijakan fiskal
Ini beberapa jenis kebijakan dalam koridor kebijakan fiskal
1. Kebijakan Fiskal Defisit : Hal ini dilakukan pemerintah untuk memperbesar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Jenis pengeluaran yang sering dilakukan adalah dengan mengambil pinjaman di luar negeri, alih-alih mendapat uang dari hutang, namun sebenarnya hal ini adalah "pengeluaran" yang tentunya berupa hutang tersebut yang harus dilunasi kembali. Di kondisi pandemi Covid-19 saat ini pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan cukup sering melakukan lelang surat berharga negara untuk segera mendapatkan anggaran
Ini beberapa jenis kebijakan dalam koridor kebijakan fiskal
1. Kebijakan Fiskal Defisit : Hal ini dilakukan pemerintah untuk memperbesar pengeluaran dibandingkan pemasukan. Jenis pengeluaran yang sering dilakukan adalah dengan mengambil pinjaman di luar negeri, alih-alih mendapat uang dari hutang, namun sebenarnya hal ini adalah "pengeluaran" yang tentunya berupa hutang tersebut yang harus dilunasi kembali. Di kondisi pandemi Covid-19 saat ini pemerintah Indonesia melalui kementerian keuangan cukup sering melakukan lelang surat berharga negara untuk segera mendapatkan anggaran
Penerapan kebijakan fiskal defisit tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun banyak melakukan kebijakan fiskal defisit, mengapa demikian, hal ini karena kemudahan mendapatkan pinjamannya secara cepat
2. Kebijakan Fiskal Surplus : Dilakukan ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan pendapatan dibandingkan pengeluaran. namanya saja surplus, makna nya lebih besar uang masuk daripada uang keluar, Kebijakan seperti ini cukup jarang diambil karena dianggap kurang efektif untuk menstabilkan suatu krisis ekonomi. Hanya saja kebijakan ini sangat cocok diterapkan ketika terjadi badai inflasi di dalam suatu negara menjadi sangat tinggi.
Untuk meredam tingginya angka inflasi pemerintah melakukan tindakan preventif seperti meningkatkan pajak dalam negeri. besaran pajak tersebut dapat menambah surplus keuangan negara dan juga menjadi peredam inflasi, Namun, kenyataannya meningkatkan pajak dalam negeri tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus melihat kemampuan daya beli konsumsi masyarakat.
3. Kebijakan Fiskal Seimbang : Hal ini dilakukan dalam keperluan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran dalam negeri. Implementasi nya yaitu pemerintah tidak perlu mengambil utang luar negeri sehingga tidak akan ada pertambahan utang baru. Cara ini cukup efektif untuk menstabilkan negara, tapi cara ini masih lebih jarang digunakan daripada kebijakan fiskal defisit. Karena untuk boosting ekonomi dari krisis biasanya memang dengan berhutang dengan resiko yang terukur
Mungkin karena dengan berhutang, negara tersebut lebih cepat mendapatkan bantuan karena kebutuhannya sudah mendesak. Namun tentu perlu dilakukan analisis yang matang terlebih dahulu untuk memilih mana kebijakan yang akan digunakan.
Lalu bagaiman penjelasan Kebijakan Moneter secara lengkap ?
Pengertian Kebijakan Moneter tentunya memiliki makna yang berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter lebih berfokus pada masalah keuangan. Semestinya bersifat sangat independent dari pengaruh pemerintah, pelaku kebijakan moneter di Indonesia saat ini adalah Bank Indonesia, karena lembaga tersebut yang paling punya wewenang untuk melakukan kebijakan moneter sesuai aturan undang-undang.
Apa saja kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia, kebijakan tersebut mencakup pengendalian secara penuh jumlah uang yang beredar, pengendalian besaran tingkat inflasi, penentu nilai suku bunga, nilai bunga kredit, dan sebagai garda terdepan untuk kestabilan nilai tukar mata uang Rupiah.
Seperti kebijakan fiskal yang terbagi beberapa jenis, Kebijakan moneter terbagi atas dua jenis yang dibedakan dari tujuan yang akan dicapainya.
1. Kebijakan Moneter Ekspansif : Ini terjadi saat bank sentral secara terkontrol memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya apa ? dengan jumlah uang beredar di masyarakat yang diperbanyak harapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat akan berdampak sistemik, dapat menstimulus perusahaan-perusahaan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasanya. Tentunya hal ini juga dapat memicu perusahaan-perusahaan tersebut menambah lapangan kerja sehingga bisa menekan angka pengangguran. Namun perlu dicermati, kebijakan ini harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi inflasi yang tinggi.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif : Kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan moneter ekspansif sampai pada titik yang buruk dan muncul beragam efek negatif lainnya. Biasanya ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak bisa memicu harga barang-barang menjadi naik. Jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan tajam Hal ini bisa memicu terjadinya inflasi, efek buruknya nilai uang akan mengalami penyusutan, dan hal itu harus segera dikontrol secepatnya. Apa yang harus dilakukan... Bank sentral secara perlahan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga negara.
Kebijakan fiskal dan moneter selalu berjalan beriringan dan saling mutualisme, perbedaannya ada di pemegang wewenang dan juga instrumen keuangan yang diaturnya, tentunya untuk mendapatkan kepercayaan dari investor baik luar negeri maupun investor domestik, independensi pemegang kewenangan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat guna
sumber : opini berbagai sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar