Meningkat 18,8% Utang Pemerintah RI Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014

Ada peningkatan yang signifikan dalam Hal utang pemerintah RI, Utang Pemerintah RI Tahun 2015 Meningkat 18,8% dari 2014, prosentase yang cukup besar mengingat serapan anggaran Pembangunan masih belum maksimal

Utang Pemerintah pusat pada tahun 2015mencapai IDR 3.098,64 triliun atau meningkat 18,8% yoy. Penambahan utang pemerintah selama tahun 2015 sebesar IDR 489,86 triliun. Dalam denominasi US dollar, jumlah utang pemerintah pusat sebesar USD 224,62 miliar. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB pada tahun 2015 sebesar 27,3%, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 24,7% terhadap PDB.

Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai IDR 2.346,7 triliun atau 75,7% dari total utang. Nilai penerbitan SBN selama 2015 tersebut naik  21,5% dari2014 yang sebesar IDR 1.931,2 triliun. Dilihat dari trennya, porsi utang pemerintah dalam bentuk SBN semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir dari 63% pada tahun 2010 menjadi 76% pada tahun2015.

SBN terbesar adalah Surat Utang Negara (SUN) terutama obligasi negarafixed rate yang sebesar 49% dari total SBN. Porsi kepemilikan asing dalam SBN rupiah mengalami tren yang meningkat yakni dari 32,5% pada 2013 menjadi 38,2% pada2015. Hal ini menunjukkan return di pasar domestik masih menarik, namun menjadi risiko apabila terjadi capital outflow secara tiba-tiba.

Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman (terutama pinjaman luar negeri) sebesar IDR 751,92 triliun atau 24,3% dari total utang. Nilai utang pinjaman tersebut naik sebesar 10,97% dari 2014 yang sebesar IDR 677,56 triliun.

Pinjaman luar negeri bilateral mayoritas berasal dari Jepang yang sebesar IDR 213,3 triliun atau 6,9% dari total utang. Kemudian disusul Perancis sebesar IDR 26,2 triliun atau 0,8% dari total utang dan Jerman sebesar IDR 22,1 triliun atau 0,7% dari total utang. Pinjaman luar negeri multilateral terbesar berasal dari World Bank yang sebesar IDR221,51 triliun atau 7,1% dari total utang. Kemudian disusul ADB sebesar IDR 126,8 triliun atau 4,1% dari total utang dan IDB sebesar IDR 8,88 triliun atau 0,3% dari total utang.

Dari mana sumber pinjaman luar negeri yang saat ini sudah berjalan dalam kaitannya hutang non bilateral, Sumber pinjaman luar negeri selanjutnya berasal dari komersial bank yang mencapai IDR 50,1 triliun atau 1,6% dari total utang. Sementara pinjaman dalam negeri sebesar IDR 3,86 triliun atau 0,1% dari total utang. Mayoritas pinjaman Pemerintah dialokasikan untuk sektor jasa-jasa yang sebesar IDR 242,96 triliun atau 32,3% dari total pinjaman. Kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan (25,9% dari total pinjaman) dan sektor bangunan (15% dari total pinjaman).

Lalu bagaimana dengan pengendalian dab pengeluarannya, Pengendalian utang sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan fiskal.  sudah barang tentu Utang pemerintah dibutuhkan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama. Peningkatan utang sebaiknya digunakan untuk belanja produktif sehingga terjadi efek ganda dalam perekonomian.

Selain itu, pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapat sumber pembiayaan dengan biaya dan resiko rendah.  Dalam APBN 2016, defisit anggaran terhadap PDB tercatat sebesar 2,15% meningkat dari APBNP 2015 yang sebesar 1,9%. Rencana penambahan utang pemerintah pada tahun 2016 sebesar IDR 330,9 triliun. (ms)

Pemerintah juga harus menyerap dengan maksimal APBN yang sudah dibentuk Untuk Pembangunan daerah